Sertifikasi Halal: Sinergi Kementerian Agama dan MUI



Halal telah menjadi salah satu nilai tambah dari sebuah produk pangan di samping aspek mutu dan keamanan pangan yang merupakan kepuasan dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan data dari Global State of Islam Economic (2013), proyeksi laju permintaan terhadap produk halal sebesar 9% per tahun. Sehingga diperkirakan pada 2019 nilai produk halal mencapai US$ 3,7 triliun. 

Sektor pertanian, termasuk pangan, menempati posisi kedua dalam potensi pasar halal setelah produk kosmetik. Kebijakan halal di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertikat halal. “Sehingga sertikasi halal bukan lagi menjadi hal yang bersifat voluntary, namun telah menjadi perintah (mandatory),”  tutur Muti Arintawati, Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam Seminar Food Safety Packaging yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 November 2016 lalu.

Berdasarkan UU JPH, maka diharapkan 5 tahun setelah pengesahannya yaitu pada 2019 nanti, semua pelaku usaha industri pangan sudah menerapkan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemenag membentuk badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai koordinator pusat sertifikasi halal. Di sisi lain, MUI dalam hal ini mempunyai dua peran yang terbagi dalam sidang fatwa MUI dan LPPOM MUI.  Sidang Fatwa MUI berwenang memutuskan halal atau tidaknya suatu produk, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Sedangkan, LPPOM MUI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel produk.Jadi, Kemenag dan MUI menjadi satu kesatuan kerja dalam alur proses sertifikasi halal. Saat ini BPJPH sedang dibentuk, dengan menentukan struktur anggota di dalamnya, sehingga diharapkan pada 2017 nanti BPJPH dapat berjalan sesuai perannya. Fri-29

Artikel Lainnya

  • Apr 19, 2021

    Klasifikasi Pewarna Produk Pangan

    Ada beberapa klasifikasi pewarna yang digunakan untuk pangan, tetapi yang paling umum adalah pembagian menjadi pewarna alami dan sintetis. ...

  • Apr 18, 2021

    Peran Warna dalam Produk Pangan

    Warna adalah salah satu atribut organoleptik pangan yang paling mengesankan dan utama, yang secara langsung memengaruhi preferensi, pemilihan dan keinginan konsumen untuk mengonsumsinya. ...

  • Apr 17, 2021

    Teknologi Smart Flavour dari Sumber Ikan

    Smart flavour adalah flavor yang tidak hanya berperan sebagai penguat rasa lezat, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung zat gizi esensial dan memiliki aktivitas antioksidan.  ...

  • Apr 16, 2021

    Eksplorasi Ingridien Pangan Lokal

    Indonesia sangat kaya akan sumber-sumber ingridien pangan. Beberapa ingridien tersebut bersifat multifungsional dan memiliki karakter yang spesifik. ...

  • Apr 15, 2021

    Empat Kategori Flavor Pangan

    saat ini ada empat kategori flavor yang sedang menjadi kecenderungan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Keempat kategori tersebut adalah comfort flavour, nostalgic flavour, functional flavour dan millennial flavour. Comfort flavour adalah flavor yang membuat nyaman. ...